Kebijakan Baru Honorarium Peneliti Resmi Ditetapkan, Dorong Produktivitas Riset di Perguruan Tinggi Mulai 2026

Story Edelweiss – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi menetapkan kebijakan baru terkait Honorarium peneliti yang kini akan dibiayai melalui hibah penelitian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini menarik perhatian karena memberi ruang lebih luas bagi peneliti untuk mendapatkan penghargaan finansial yang layak dari aktivitas riset yang mereka jalankan. Dengan adanya kebijakan Honorarium ini, pemerintah berharap kualitas riset nasional makin meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam aturan baru tersebut, Kemendiktisaintek menetapkan bahwa Honorarium peneliti boleh diambil hingga maksimal 25% dari total dana penelitian yang bersumber dari anggaran riset kementerian. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa besaran Honorarium ini telah melalui kajian panjang agar tetap sesuai prinsip efisiensi dan mampu memotivasi peneliti di seluruh perguruan tinggi. Menurutnya, kebijakan Honorarium ini menjadi langkah penting untuk memperbaiki ekosistem riset yang selama ini dianggap kurang memberikan apresiasi finansial pada para peneliti.

Baca Juga : Pengen Liburan Ke Pantai Di Malang Tapi Nggak Mau Ribet? Yuk Naik Bus DAMRI Aja!

Brian menjelaskan bahwa kejelasan mengenai Honorarium ini akan menjadi salah satu pendorong utama peningkatan profesionalisme peneliti. “Dengan dukungan Honorarium yang jelas, kami berharap kinerja peneliti meningkat, lebih produktif dan lebih kolaboratif. Sehingga hasil riset nantinya lebih berdampak bagi masyarakat, industri, dan pembangunan daerah,” ujar Brian dalam keterangan resminya. Ia juga menekankan bahwa kebijakan Honorarium ini bukan hanya soal insentif, tetapi juga soal menciptakan kultur riset yang sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan tenaga pendidik secara keseluruhan, termasuk dosen yang juga banyak terlibat dalam kegiatan riset. Dalam Rancangan APBN 2026, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp178,7 triliun untuk meningkatkan gaji, kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen. Langkah ini melengkapi kebijakan Honorarium peneliti, yang tidak hanya menekankan hasil riset, tetapi juga menghargai tenaga pendidik yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan meningkatnya kesejahteraan melalui Honorarium dan anggaran tambahan lainnya, pemerintah berharap kualitas pendidikan tinggi semakin merata.

Sebelumnya, mekanisme penetapan besaran Honorarium ini telah didiskusikan secara intensif antara Kemendiktisaintek dan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut memberikan masukan dalam agenda Penetapan Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium pada Senin, 15 Desember lalu. Kesepakatan ini menjadi dasar kuat untuk mempertegas aturan terkait penggunaan Honorarium sehingga tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran.

Baca Juga : Apple Resmi Rilis iOS 26.2 : Update Kenyamanan, Keamanan, dan Fitur Baru yang Lebih Ramah Pengguna

Menteri Brian juga menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan pemerintah dalam merumuskan kebijakan Honorarium tersebut. Ia mengatakan bahwa kolaborasi dengan Kemenkeu sangat penting agar perguruan tinggi memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengatur kompensasi bagi penelitinya. Dengan disepakatinya skema Honorarium ini, perguruan tinggi dapat memberikan penghargaan yang lebih layak tanpa melanggar aturan pengelolaan anggaran negara. Pemerintah berharap implementasi Honorarium ini mampu memperbaiki persepsi peneliti terhadap profesi mereka.

Selain meningkatkan kesejahteraan, kebijakan Honorarium ini disebut juga akan memperkuat ekosistem riset nasional. Dirjen Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, menjelaskan bahwa Honorarium akan menjadi bagian dari upaya komprehensif menciptakan lingkungan riset yang lebih produktif. Menurutnya, dengan adanya Honorarium, para peneliti akan lebih fokus pada pekerjaan riset dan tidak lagi terbebani oleh ketidakpastian terkait insentif. Ia optimistis bahwa skema Honorarium ini dapat mendorong lahirnya lebih banyak inovasi yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Fauzan menambahkan bahwa kebijakan Honorarium ini akan mendukung penciptaan hasil riset yang lebih terarah. Dengan adanya Honorarium, peneliti diberi insentif untuk menyelesaikan riset dengan lebih bertanggung jawab dan tepat waktu. “Dengan dukungan ekosistem riset yang produktif, kami ingin menciptakan lingkungan kerja peneliti yang profesional dan berdampak melalui pemecahan masalah di masyarakat,” jelasnya. Ia berharap kebijakan Honorarium dapat membuka jalan bagi lahirnya riset yang lebih aplikatif dan inovatif.

Baca Juga : Virtual Office : Solusi Cerdas untuk Bisnis Modern yang Fleksibel dan Hemat Biaya

Ada beberapa ketentuan utama yang mengatur mekanisme Honorarium ini. Pertama, batas maksimum alokasi Honorarium adalah 25% dari total dana riset yang diterima peneliti. Ketentuan ini dibuat agar penggunaan dana tetap efisien dan tidak mengganggu kebutuhan anggaran lainnya. Dengan menetapkan batas ini, pemerintah memastikan distribusi dana riset tetap proporsional, termasuk komponen Honorarium bagi peneliti.

Kedua, Honorarium hanya berlaku bagi dana penelitian yang bersumber dari APBN melalui DIPA Kemendiktisaintek. Besaran dan jenis indeks penelitian yang menjadi acuan Honorarium tetap mengikuti aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran. Dengan aturan ini, mekanisme Honorarium menjadi lebih tertata dan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan antarperguruan tinggi. Peneliti pun mendapatkan kepastian bahwa Honorarium mereka dihitung berdasarkan standar yang jelas.

Ketiga, teknis pelaksanaan Honorarium ini akan diatur lebih lanjut oleh Kemendiktisaintek. Aturan tersebut akan menyesuaikan prinsip efisiensi, efektivitas, kewajaran, dan kepatutan dalam pengelolaan dana. Dengan pedoman teknis mengenai Honorarium ini, pemerintah berharap tidak ada tumpang tindih kebijakan dan perguruan tinggi dapat menjalankan program riset dengan lebih tertib. Penetapan pedoman ini juga menjadi upaya menjaga agar Honorarium tetap memberikan manfaat terbaik bagi peneliti tanpa mengorbankan integritas penggunaan dana negara.

Baca Juga : Harga Emas Perhiasan Bergerak Dinamis Jelang Akhir Tahun, Investor dan Masyarakat Diminta Lebih Cermat

Terakhir, kebijakan Honorarium ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2026. Pemerintah menekankan bahwa perguruan tinggi harus segera mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia agar implementasi kebijakan berjalan lancar. Penetapan tahun implementasi ini memberi waktu bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan sistem yang mendukung pelaksanaan Honorarium secara efektif. Dengan demikian, ekosistem riset nasional diharapkan dapat memasuki babak baru yang lebih profesional di tahun 2026.

Secara keseluruhan, kebijakan Honorarium peneliti ini dianggap sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas riset dan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Dengan adanya Honorarium, peneliti memiliki motivasi lebih kuat untuk menghasilkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pemerintah optimistis bahwa dukungan Honorarium dapat mempercepat lahirnya berbagai inovasi yang mampu mendorong pembangunan daerah hingga tingkat nasional. Kebijakan Honorarium ini pun menjadi bukti komitmen pemerintah untuk terus memperkuat dunia pendidikan tinggi Indonesia.